Tugas Sejarah

Tentang

Perkembangan politik setelah 21 mei 1998

 Yang  Disusun

O

L

E

H

-m. Afif AL-MAGRIBI

-ARDYA RIFQI OKTAMEN

-ROYNALDO PUJA KUSUMA

-gracea olivia sinaga

Sma n 2 sipora

Kab. Kep. mentawai

Perkembangan Politik setelah 21 Mei 1998

Jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 sebagai tanda jatuhnya pemerintahan Orde Baru menandai era baru dalam kehidupan politik di Indonesia. Setelah 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto harus rela menyerahkan tahtanya kepada wakilnya, B.J. Habibie, Kehidupan politik pertama yang paling menonjol pada pemerintahan B.J. Habibie adalah diselenggarakannya Pemilu pada 7 Juni 1999. Untuk pertama kalinya, bangsa Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu secara demokratis setelah tahun 1955. Pemilu tersebut diikuti oleh 44 partai politik yang memenuhi syarat untuk ikut serta dari sekitar 1421 parpol yang mendaftar.

Pemilu tersebut dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarnoputri, anak sulung mantan Presiden Soekarno, dengan jumlah suara. 33,73 persen suara atau memperoleh 153 kursi di parlemen; diikuti oleh Golongan Karya (Golkar dengan 22,43 persen suara atau 120 kursi, PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) dengan 12,60 persen suara atau 51 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 10,70 persen suara atau 58 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 7,11 persen suara atau 34 kursi dan partai-partai baru lainnya. Dengan demikian, untuk pertama kalinya sejak pemilu pertama Orde Baru pada 1971, Golkar mengalami kekalahan.

.

Banyaknya partai pada masa reformasi ternyata tidak diikuti dengan terjadinya ketenteraman dalam kehidupan politik bangsa. Konflik terjadi, bukan hanya antar-partai, melainkan juga dalam tubuh partai itu sendiri. Golkar, PPP, dan PDIP pun tidak luput dari konflik dalam tubuhnya sendiri. Demikian juga partai baru yang mengklaim diri sebagai partai reformis mengalami hal yang sama seperti terjadi dalam tubuh PKB, PAN, PDIP dan lain-lain.

Kehidupan parpol yang semakin marak tersebut ditandai pula dengan masuknya para pensiunan militer ke dalam tubuh parpol. Fenomena tersebut sebenarnya sudah dimulai pada masa Orde Baru. Pada Mei 1991, misalnya, sejumlah 40 orang purnawirawan ABRI masuk menjadi anggota PDI pimpinan Suryadi. Pada masa reformasi, jumlah pensiunan ABRI yang masuk parpol semakin banyak. Fenomena seperti ini dilihat oleh pengamat Indonesia, Prof. William Liddle, dari Ohio State University, merupakan salah satu kelemahan

politisi sipil Indonesia dalam menegakkan supremasi sipil. Fenomena seperti ini bisa memberi peluang kepada militer untuk tampil sebagai power behind the throne, atau “kekuatan di belakang singgasana”, yang merupakan ancaman bagi tegaknya demokrasi.

Kehidupan politik yang menonjol di Era Reformasi ini ditandai pula dengan penegakan hukum yang tidak berjalan, baik pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, maupun Megawati Soekamoputri. Pada pemerintahan ketiga presiden tersebut, KKN tetap berjalan, bahkan beberapa pengamat politik mengatakan bahwa tingkat korupsi di Era Reformasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan era sebelumnya. Ketiga presiden tersebut dianggap tidak mampu menyeret para penguasa yang menyalahgunakan wewenangnya (KKN) serta para pengusaha besar (konglomerat) yang menerima kucuran dana dari pemerintah dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang jumlahnya trilyunan rupiah yang dikucurkan oleh Presiden Soeharto kepada para bankir tetap merupakan masalah yang terkatung-katung. Di era reformasi ini, banyak bankir yang menyalahgunakan bantuan BLBI tetap bebas dari jeratan hukum.

Berbagai ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah di Era Reformasi terlihat dari maraknya demonstrasi yang dilakukan berbagai kalangan mahasiswa, buruh, dan organisasi profesi. Dalam pelaksanaan demonstrasi di hampir semua kota di Indonesia, para demonstran yang mengaku diri reformis dan demokrat tersebut mendapat dukungan dari masyarakat. Akan tetapi, setelah beberapa demonstrasi tersebut didanai oleh kelompok tertentu dan para pengikutnya ialah orang-orang bayaran, maka simpati masyarakat mulai berubah. Mereka mulai bosan dengan berbagai aksi demo yang dalam pelaksanaannya sering kali mengganggu aktivitas kelompok masyarakat lainnya.  Misalnya,  banyak pedagang di pasar yang  tidak

bisa berjualan akibat jalanan macet yang disebabkan aksi demo. Banyak pula pengguna angkutan kota yang marah karena sopir angkot melakukan mogok kerja. Sebagian masyarakat yang mulai bosan dengan aksi-aksi demo tersebut mulai bernostalgia dengan suasana "damai" pada masa Orde Baru.

Kehidupan politik pada masa reformasi ditandai dengan aksi-aksi demo yang terjadi hampir setiap hari dengan berbagai tuntutan. Tuntutan yang mereka lakukan bervariasi dari masalah tuntutan mundumya pejabat tertentu, penurunan harga, pemberantasan KKN, aksi keprihatinan sampai turunnya presiden yang berkuasa.

Pada awal 2003, setelah Presiden Megawati Soekarnoputri berusaha menghapuskan subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan telepon, yang berakibat pada kenaikan ketiga komponen barang tersebut, para mahasiswa segera turun ke jalan menuntut pembatalan kenaikan tarif tersebut. Setelah pemerintah memenuhi tuntutan mereka, tuntutan segera bergeser dari penurunan harga menjadi penurunan presiden yang sedang berkuasa. Kelompok yang dijadikan sasaran demo, sering kali membalasnya dengan aksi demo tandingan. Caranya, dengan menyewa kelompok masyarakat yang menganggur untuk membawa spanduk atau poster sesuai dengan yang ditulis oleh pemasok dana.

Keadaan seperti ini tentu saja merupakan hal yang berlawanan dengan kondisi masyarakat madani (civil society) seperti yang dicita-citakan kaum reformis pada awal reformasi 1997/1998.

  Era keterbukaan pada zaman reformasi ini ditandai pula dengan gerakan disintegrasi oleh beberapa daerah, seperti Aceh, Papua, dan Timor Timur. Daerah-­daerah tersebut merasa tidak puas dengan pemerintah pusat yang mengalokasikan anggaran pembangunan tidak sebesar sumbangan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Tokoh-tokoh di daerah merasa bahwa kekayaan alam mereka telah lama dieksploitasi oleh pemerintah pusat, sedangkan sebagian besar rakyatnya tetap miskin. Untuk itu, mereka menuntut melepaskan diri dari pemerintah pusat, otonomi khusus, bahkan merdeka dari RI.

Provinsi Timor Timur sebagai daerah bekas jajahan Portugal yang olehpemerintah Orde Baru dijadikan sebagai provinsi ke 27 berhasil melepaskan diridari RI dan membentuk negara tersendiri. Lepasnya provinsi tersebut terjadi padamasa pemerintahah Presiden B.J. Habibie melalui jajak pendapat pada 30 Agustus1999. Hasil jajak pendapat yang disponsori oleh Unamet, sebuah badan PBB untukTimor Timur, diperoleh 78,5 persen suara menyatakan ingin merdeka. Kelompokyang pro RI merasa kecewa dan melakukan pemberontakan sehingga menimbulkan kerusakan.

Setelah itu, Timtim berada di bawah pengawasan pasukan multinasional PBB (Interfet) serta penguasaan PBB sampai terpilihnya Xanana Gusmao, tokoh Fretilin yang pernah ditawan RI di Jakarta, terpilih sebagai presiden, dan  20 Mei 2002 dinyatakan sebagai hari Kemerdekaan Timor Lorosae.

Berbeda dengan sikap terhadap Timor Timur, sikap pemerintah di era reformasi terhadap Irian Jaya (Papua) dan Aceh, ditunjukkan dengan cara memberikan otonomi. khusus pada dua daerah tersebut. Di samping itu, dunia intemasional sangat mendukung RI untuk tetap mempertahankan kedua daerah yang kaya dengan somber daya alam tersebut. Provinsi Irian Jaya diberi nama Papua sertaotonomi khusus pada Oktober 2001, melalui persetujuan DPR atas RUU Otonomi Khusus bagi provinsi tersebut. Dengan demikian,  sebagian aspirasi warga setempat dapat direspon oleh pemerintah pusat, walaupun setelah itu masih terjadi gerakan pemisahan diri serta  pembunu-

han terhadap Theys H. Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua pada 11 November 2001 yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI dari Satgas Tribuana X.

Tuntutan merdeka bagi Aceh telah menimbukan banyak korban, baik pada pihak tentara RI, tentara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maupun warga sipil serta rusaknya sarana dan prasarana seperti sekolah dan kantor pemerintahan yang dirusak oleh GAM. Tuntutan tersebut sebenarnya sudah lama dilakukan sejak pemerintahan Orde Baru. Presiden B.J.Habibie pada 26 Maret 1999, pernah mengakui adanya operasi militer Orde Baru yang banyak memakan korban jiwa dan meminta maaf kepada seluruh warga Aceh. Permintaan maaf tersebut segera diikuti dengan tuntutan referendum oleh GAM untuk melepaskan diri dari RI.

Pada 9 Agustus 2001 Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani UU Nomor 18 tentang otonomi daerah tersebut. Melalui diplomasi internasional, akhirnya RI dan GAM mencapai kesepakatan damai pada 9 Desember 2002 di Jenewa, Swiss atas sponsor Henry Dunant Center (HDC) .

Ketidakpuasan terhadap Pemerintah Pusat tidak hanya berasal dari tiga daerah tersebut, melainkan juga dari daerah lainnya terutama daerah yang selama pemerintahan Orde Baru merasa dieksploitasi. Daerah-daerah di Kalimantan, misalnya, sebagai penghasil kayu dan minyak bumi merasa tidak memperoleh imbalan yang memadai dari pemerintah pusat. Di daerah yang kaya tersebut ternyata kehidupan sosial ekonomi warganya tetap buruk. Tuntutan yang merekaajukan kepada pemerintah pusat, yaitu desentralisasi atau otonomi daerah. Dalam otonomi tersebut, daerah merasa berhak mengelola sumber daya alamnya sendiri dan digunakan untuk pembangunan daerah setempat. Semangat otonomi juga diikuti dengan semangat pemekaran daerah kabupaten. Sampai September 2002,^,terdapat 287 kabupaten dan 88 kota baru di Indonesia. Dilihat dari segi ekonomi, pembentukan kabupaten yang terjadi pada masa krisis tersebutmerupakan pemborosan sebab jumlah biaya yang diperlukan untuk itu cukup besar.

Perkembangan politik di Era Reformasi juga ditandai dengan teror bom. Sejak Juli 1997 sampai Oktober 2002, terjadi lebih dari 60 kali ledakan bom di berbagai daerah. Ledakan-ledakan tersebut terjadi di pusat keramaian, seperti mall, gedung pemerintah, rumah ibadah, serta tempat hiburan. Ledakan tersebut telah menimbulkan kerusakan pada sasaran ledakan serta sejumlah korban jiwa. Ledakan paling besar terjadi pada 12 Oktober 2002 di daerah wisata Jalan Legian, Kuta, Bali, yang menewaskan lebih dari 180 orang korban jiwa terutama turis Australia serta lebih dari 130 orang luka-luka. Kerugian yang ditimbulkan oleh teror tersebut tidak terhitung juml

terutama kerugian dalam aspek ketenangan dan rasa aman yang sangat didambakan masyarakat sejak runtuhnya Orde Baru.

Ledakan bom yang terjadi di Bali dan beberapa daerah lainnya telah menimbulkan kerugian materi yang besar. Sektor pariwisata yang menjadi andalan pemerintah untuk mengatasi krisis ini mengalami kehancuran, serta devisa yang diperoleh dari sektor ini mengalami penurunan yang sangat tajam. Citra Bali sebagai salah satu tujuan wisata internasional paling aman telah pupus. Beberapa negara telah melarang warganya untuk tidak bepergian ke Bali dan daerah wisata lainnya di Indonesia. Citra Indonesia di mata internasional semakin buruk akibat teror bom tersebut.

2.1      Kondisi Sosial Masyarakat Indonesia Pada Masa Reformasi

        Sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997, perusahaan perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya.
Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadila PHK.
Para pekerja yang deberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Pengangguran dalam jumlah yang sangat besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah masalah social dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah makin maraknya tindakan tindakan criminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu hendaknya pemerintah dengan serius menangani masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja yang dapat menampung para penganggur tersebut. Langkah berikutnya, pemerintah hendaknya dapat menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk menampung para penganggur tersebut. Masalah pengangguran merupakan masalah social dalam kehidupan masyarakat dan sangat peka terhadap segala bentuk pengaruh.

Beberapa konflik sosial yang terjadi pada era reformasi berlangsung di beberapa wilayah, antara lain sebagai berikut :

1.      Kalimantan Barat

Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat melibatkan etnik Melayu, Dayak, dan Madura. Kejadian bermula dari tertangkapnya seorang pencuri di Desa Parisetia, Kecamatan Jawai, Sambas, Kalimantan Barat yang kemudian dihakimi hingga tewas pada tanggal 19 Januari 1999.

2.      Kalimantan Tengah

Pada tanggal 18 Februari 2001 pecah konflik antara etnis Madura dan Dayak. Konflik itu diawali dengan terjadinya pertikaian perorangan antaretnis di Kalimantan Tengah. Sampai sekarang pun pengungsi Sampit masih menjadi masalah pemerintah

3.      Sulawesi Tengah

Konflik sosial di Sulawesi Tengah tepatnya di daerah Poso berkembang menjadi konflik antaragama. Kejadian dipicu oleh perkelahian antara Roy Luntu Bisalembah (Kristen) yang kebetulan sedang mabuk dengan Ahamd Ridwan (Islam) di dekat Masjid Darussalam pada tanggal 26 Desember 1998.

Ampi pelaku kekerasan. Masyarakat sudah muak berbagai kasus besar melibatkan pejabat negara dan oknum militer tidak tertangani sampai tuntas meskipun mereka dinyatakan bersalah.

Sedangkan masalah ekonomi, selama masa tiga bulan kekuasaan pemerintah B.J. Habibie, ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti. Sungguhpun begitu, pemerintah tetap berusaha memuluhkan keadaan ekonomi Indonesia. Segala cara telah dilakukan agar rakyat segera terlepas dari krisis ini. Partisipasi dari setiap warga negara sangat diharapkan untuk dapat segera memulihkan keadaan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai Pembukaan UUD 1945

2.2  Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia

         Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin luas. Sebagai akibatnya, petumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak krisis tahun 1997.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat, pemerintah melihat lima sector kebijakanyang harus digarap, yaitu :
•    perluasan lapangan kerja secara terus menrus melalui investasi dalam dan luar negeri se efisien mungkin.

•    Penyediaan barang kebutuhan pokok sehari hari untuk memenuhi permintaan pada harga yang terjangkau.
•    Penyediaan failitas umum seperti rumah, air minum, listrik, bahan baker, komunikasi, angkutan dengan harga terjangkau.
•    Penyediaan ruang sekolah, guru dan buku buku untuk pendidikan umum dengan harga terjangkau.
•    Penyediaan klinik, dokter dan obat onbatan untuk kesehatan umum dengan harga yang terjangkau pula.
Disamping penanganan masalah pengangguran,dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah hendaknya juga memperhatikan harga harga produk pertanian Indonesia, karena selama masa pemerintahan Orde Baru maupun sejak krisis 1997 tidak pernahberpihak kepada petani. Apabila pendapatan petani meningkat, maka permintaan petani terhadap barang barang non pertanian juga meningkat. Dengan ditetapkannya harga

produk pertanian yang tidak merugikan petani, maka para petani yang mampu membeli produk industri non pertanian akan memberi semangat bangkitnya para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan perusahaannya.
Pihak pemerintah telah berusaha untuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Tetapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, pemerintah membuat skala prioritas yang artinya hal mana yang hendaknya dilakukan agar Indonesia keluar dari krisis.
Terpilihnya presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri yang naik menggantikan Gus Dur bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat dengan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Namun dengan kondisi perekonomian Negara yang ditinggalkan oleh pemerintahan Soeharto, tidak mungkin dapat diatasi oleh seorang Presiden dalam waktu singkat. Oleh sebab itu untuk mengatasi krisis, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia, memerlukan penyelesaian secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

Akibat Pergaula Bebas

  Akibat Pergaula Bebas

 

 

Pengertian Pergaulan Bebas, Penyebab, Akibat & Cara Mengatasi|Secara Umum, Pengertian Pergaulan Bebas adalah salah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pengertian Pergaulan Bebas diambil karna arti dari Pergaulan dan bebas. Pengertian pergaulan adalah merupakan proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama dan norma kesusilaan. Pergaulan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang individu baik pergaulan positif atau negatif.

Pergaulan positif berupa kerja sama antara individu atau kelompok yang bermanfaat. Sedangkan pergaulan negatif mengarah pada pergaulan bebas yang harus dihindari oleh setiap masyarakat khususnya bagi remaja yang masih labil atau masih mencari jati dirinya dan di usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum dapat mengetahui baik atau tidaknya perbuatan tersebut. 

Pengertian Pergaulan Bebas Menurut Agama - Pengertian pergaulan bebas menurut agama adalah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pergaulan bebas tertuang dalam Surat An-Nur ayat 30-31 bahwa hendaknya kita menjaga pandangan mata dalam bergaul. 

Ciri-Ciri Pergaulan Bebas

Ciri-Ciri Pergaulan Bebas - Pergaulan bebas dapat diketahui dengan beberapa ciri-ciri yang menandakannya antara lain sebagai berikut..

• Penghamburan harta untuk memenuhi keinginan sex bebasnya
• Rasa ingin tahu yang sangat besar
• Terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan dan tanggung jawab yang dihadapi.
• Terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat-obat terlarang seperti ganja, putau, ekstasi, dan pil-pil setan lainnya. 
• Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat
• Perilaku yang tidak baik
• Pakaian terbuka 
• Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan, selalu menunjukkan eksistensi dan kebanggan diri serta selalu ingin mencoba banyak hal. 
• Sering mengalami tekanan mental dan emosi
• Ingin mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara termasuk dengan jalan yang salah, keji dan haram.   

Faktor Penyebab Pergaulan Bebas 

Penyebab Pergaulan Bebas - Hal yang terjadi dalam pergaulan bebas banyak bertolak belakang dengan atran-aturan dan norma-norma dalam etika pergaulan, hal ini didasari atau disebabkan dari banyak faktor-faktor penyebab pergaulan bebas antara lain sebagai berikut... 

1. Rendahnya Tarah Pendidikan Keluarga

Rendahnya tarah pendidikan keluarga yang berpengaruh besar sebagai penyebab terjadinya pergaulan bebas. Contohnya, keluarga mengisinkan sang anak untuk berpacaran dan ditambah tanpa adanya pengawasan yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

2. Keadan Keluarga Yang Tidak Stabil (Broken Home)

Keadaan keluaga sangat berpengaruh pada tingkah laku atau perkembangan psikil remaja yang mana keadaan orang tua yang tidak harmonis yang membuat perkembangan psikis anak terganggu dan anak cenderung kesenangan diluar untuk merasa senang, dan melupakan hal yang terjadi di keluarganya karena orang tua tidak memberi kasih sayang, sehingga sang anak mencari kesenangan diluar berbuntut pada pergaulan bebas.

3. Orang Tua yang Kurang Memperhatikan 

Tidak diperhatikan oleh orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak kurang mendapat perhatian sehingga sang anak bebas dalam beraktivitas. 

4. Lingkungan Setempat Kurang Baik

Lingkungan sekitar merupakan faktor pembentuk keperibadian seseorang, jika dilingkungan tersebut merupakan lingkungan yang kurang kondusif maka sang anak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas dimana kitak ketahui bahwa perkembangan seseorang lebih ditentukan pada lingkungan dari pada keluarga. 

5. Kurang Berhati-Hati Dalam Berteman 

Teman dapat menuntun kita ke arah yang positif dan negatif dimana sebagian besar pergaulan bebas terjadi karena berteman dengan orang yang tidak baik.

6. Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keluarga ekonomi yang rendah, membuat anak tidak dapat bersekolah dan biasanya banyak pula yang putus sekolah yang membuat pergaulan anak tersebut dengan remaja yang senasip yang membuat perilaku sang anak menjadi tambah parah. 

7. Kurangnya Kesadaran Remaja 

Kurangnya kesadaran remaja terjadi merupakan implikasi dari kurangnya pengetahuan remaja tersebut akan dampak pergaulan bebas. 

8. Adanya Teknologi Informasi (Internet)

Dari adanya internet memudahkan untuk mengakses jenis macam budaya yang tidak sesuai dengan norma ketimuran. 

Akibat Pergaulan/Dampak Pergaulan Bebas

Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar baik bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat dan juga negara, pengaruh-pengaruh tersebut dari dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas antara lain sebagai berikut.. 

• Bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Seks bebas adalah dua orang yang berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan sampai dengan kehamilan diluar nikah yang tentu saja memalukan diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan Indonesia dengan adat ketimuran.  
• Ketergantungan Obat. Dari ajakan teman karena pikiran yang masih labil menggiringnya mengkonsumsi obat terlarang sampai membuat ketagihan dengan ketergantungan obat-obat terlarang hingga berlebihan dan berdampak overdosis yang diakhiri dengan kematian. 
• Menurunnya tingkat kesehatan. Pergaulan bebas dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti HIV AIDS dan banyaknya yang menggugurkan kandungan yang tentu saja membahayakan kesehatannya serta mengkonsumsi obat-obat terlarang yang semua hal tersebut dapat menurunkan kesehatan. 
• Meningkatkan Kriminalitas. Bahaya pergaulan bebas yang satu ini dapat terjadi karena jika pencadu narkoba tidak lagi memiliki uang untuk membeli maka jalan keluar yang cepat adalah dengan melakukan tindakan kriminalitas. 
• Meregangkan Hubungan Keluarga. Pergaulan bebas dapat meregangkan hubungan antara keluarga karena beberapa penyebab yang biasanya karena emosi meledak-ledak dan bahkan sampai rasa hormat kepada orang tua akan dapat hilang. 
• Menyebarkan Penyakit. Pergaulan bebas yang akrap dengan seks bebas, dan narkoba membuat berbagai penyakit dapat menyerang orang-orang sekitar yang tidak bersalah. 
• Menurunnya Prestasi. Seorang dengan pergaulan bebas lebih cenderung bersenang-senang dan dapat menghilangkan konsentrasi belajar akibat dari minuman keras dan narkoba. 
• Berdosa. Pergaulan bebas sudah tentu akan mendapat dosa yang belum rasakan selagi masih hidup, namun saat kematian menjemput yang dihantarkan kepada balasan atas doa-dosa yang pernah diperbuat yaitu ke neraka.

Cara Mengatasi Pergaulan Bebas 

Cara Mengatasi Pergaulan Bebas - Masalah apapun dapat diatasi, baik itu pergaulan bebas hal ini dapat diatasi, dan dicegah dengan solusi-solusi penanganan dan pencegahan pergaulan bebas dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut... 

1. Memperbaiki Cara Pandang

Bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan untuk mendidik anak-anak untuk berusaha dan menerima hasil usaha walaupun tak sesuai dengan apa yang dinginkan sehingga apabila hasilnya mengecewakan dapat menanggapi dengan positif.

2. Jujur Pada Diri Sendiri 

Menyadari dan mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya sehingga tidak menganiyaya emosi dan diri mereka sendiri. 

3. Menanamkan Nilai Ketimuran

Nilai ketimuran atau nilai keislaman sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang dengan meningkatkan keimanan sebagai pegangan atau perisai untuk berpikir ke pergaulan bebas. 

4. Menjaga Keseimbangan Pola Hidup

Maksudnya adalah dengan manajemen waktu, emosi dan energi agar selalu berpikir positif dengan kegiatan ositif setiap hari. 

5. Banyak Beraktivitas Secara Positif

Dengan banyak aktivitas positif maka tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal negatif. 

6. Berpikir Masa Depan

Berpikir masa depan adalah agar dapat menyusun langkah-langkahnya dalam menggapai masa depan yang ia cita-citakan yang dia impikan agar tidak menjadi seorang yang hampa tanpa harapan dan tanpa cita-cita. 

7. Mengurangi Menonton Televisi

Televisi menjadi sumber informasi yang mendidik, Namun kenyataannya bertolak belakang, karena kebanyakan televisi hanya menyiarkan hiburan-hiburan dengan nilai-nilai gaya hidup bebas. 

8. Selalu Membaca Buku

Membaca buku memberikan kita wawasan luas baik itu wawasan dalam pelajaran di sekolah maupun wawasan akan kehidupan yang baik dan mengetahui lebih cepat hal-hal yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan.

9. Berkomunikasi dengan Baik

Dengan berkomunikasi dengan baik kita dapat berhubungan baik dengan masyarakat dan membuat masyarakat tahu akan diri dan tidak mengajak kepada hal yang negatif karena lingkungan atau masyarakat tidak akan mengganggu. 

10. Sosialisasi Bahaya Pergaulan Bebas

Dengan sosialisasi akan bahaya pergaulan bebas membuat masyarakat terutama para remaja mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas sebagai langkah pencegahan. 

11. Menegakkan Aturan Hukum

Dengan penegakan aturan hukum memberikan efek jera kepada pergaulan bebas dan sebagai benteng terakhir untuk menyelamatkan generasi muda anak bangsa Indonesia.